Pemerintah dalam hal ini Presiden RI 2009-2014, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada tanggal 19 Oktober 2014.
UU ini merupakan perubahan dari UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Continue reading
Seperti yang kita ketahui di dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Continue reading
Arbitration is a way of resolving civil disputes outside the public court based on the arbitration agreement is made in writing by the parties to the dispute (UU No. 30, 1999).
Arbitration is the completion or termination of the dispute by a judge or the judges based on the agreement that they (the dispute) will be subject to and comply with the decision given by the judge or judges who they select or appoint such (Sunandar, 2007). Continue reading
KHP Law Firm adalah Firma Hukum profesional yang memberikan jasa hukum kepada publik.
KHP Law Firm berkomitmen untuk memberikan jasa hukum baik dalam wilayah praktek litigasi maupun non-litigasi, yang berkualitas, professional, dan bertanggung jawab, dengan pembiayaan yang se-efektif mungkin kepada Klien kami. Continue reading